Patogbesi Info

OPANG CIKARANG MENOLAK KEMBALI KESEPAKATAN YANG SUDAH DISEPAKATI



Kepala Dinas Perhubungan Bp. Suhup memimpin pertemuan (27/03) di ruang rapat DISHUB KAB.BEKASI


PENGEMUDI ojek online ( Grab, Gojek dan Uber) mendatangi Kantor Dishub Kabupaten Bekasi, Cikarang Utara, Senin (27/3). Mereka menagih Kepala Dinas Perhubungan Bp. Suhup untuk meneruskan  pembahasan tuntutan ojek pangkalan (opang) dan kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua kubu di Grand Hotel Cikarang (22/03) waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Bp. Suhup mereviu  kembali apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama di Grand Hotel Cikarang yaitu 4 tuntutan opang dan  2 diantaranya sudah disepakati  :

  1. Tidak Boleh Mengambil Penumpang di pangkalan mereka.
  2. Tidak memperbolehkan ojek online beroperasi tanpa atribut dalam hal ini dikarenakan banyaknya ojek online yang kucing2an mengambil penumpangnya secara sembunyi2.
  3. Tidak boleh mengambil Penumpang dari dalam perumahan.
  4. Tidak Boleh mendirikan pangkalan di sekitar Cikarang
 BACA                   : http://www.patogbesi.com/2017/03/hasil-discusi-bersama-transportasi.html
TONTON JUGA  : https://www.youtube.com/watch?v=UDo2Yqb3M4I

  Kesepakatan Yang Tidak dianggapKesepakatan Yang Tidak dianggap
                                               Kesepakatan yang tidak Dianggap Oleh Opang



Dalam pertemuan tersebut JUBIR OPANG Cikarang ,Bpk.Agus membatah mentah-mentah semua kesepakatan tersebut (22/03), Dia menganggap  tidak ada kesepakatan dan  dia mengatakan kesepakatan tersebut tidak syah  tanpa alasan yang jelas, "ONLINE TIDAK BOLEH ADA DI KABUPATEN BEKASI" ungkapnya..

 Dalam hal ini opang Cikarang tidak konsisten dengan ucapan dan kesepakatannya (22/3) di Grand Hotel Cikarang kemarin

Berikut Videonya : HASIL DISCUSI DIMENTAHKAN OPANG CIKARANG

Sementara itu  Kepala Dinas Perhubungan Bp. Suhup,  Menutup pertemuan tersebut dengan kekecewaan "pihak ojek pangkalan tetap kekeuh meminta  agar ojek online tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi ” ucapnya

Selama  Pemkab Bekasi belum mengeluarkan rekomendasi angkutat berbasis online baik roda dua atau empat.
Pemerintah daerah belum ada aturan tentang angkutat berbasis online dan itu aturan dari Kementerian pusat,” tutupnya.

Sayangnya, dari hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan alias buntu.





#SaveOjekOnlineCikarang
#Ciptakan selalu perdamaian
#Salam Satu Aspal


Saran dan Kritik:
081586679711
www.patogbesi.com
admin@patogbesi.com
divsos@patogbesi.com




About Patogbesi

0 comments:

Posting Komentar