Patogbesi Info

SEBATAS MANA PERJANJIAN YANG DILAKUKAN PENGEMUDI GRABBIKE ??


Hasil gambar untuk KODE ETIK GRABBIKE 2017
Salah satu kode etik GRAB


Sahabat Biker PATOGBESI dimanapun berada, Perlu diketahui  PERJANJIAN antara kita (Driver/Pengemudi) Grab dengan pihak PT.GRAB INDONESIA adalah PERJANJIAN yang bersifat kemitraan, bukan perjanjian hubungan kerja, dua perjanjian tersebut diatas tentunya  sangat berbeda dan memiliki akibat hukum yang berbeda pula.


Sahabat Biker PATOGBESI tahukah anda mengenai UU Ketenagakerjaan yang lama yakni UU No. 14 Tahun 1969 , Undang Undang   tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Kerja cakupannya justru lebih luas. Bahkan setidaknya terdapat beberapa hubungan hukum dalam melakukan pekerjaan. “Hubungan hukum melakukan pekerjaan, ada berdasarkan kemitraan tadi, ada berdasarkan perjanjian jasa-jasa, ada berdasarkan letter of appoinment, perjanjian kerja, perjanjian pemborongan, ada tujuh macam hubungan hukum melakukan pekerjaan’’.
Sedangkan menurut UU 13/2003, pekerja dengan hubungan hukum pekerjaan berdasarkan kemitraan tak harus tunduk pada ketentuan waktu kerja, tak tunduk pada ketentuan istirahat cuti, tak tunduk berapa hari kerja dalam seminggu dan tak tunduk sakit berupah. Walau tak tercakup dalam UU 13/2003, pekerja berdasarkan kemitraan tersebut masih bisa menuntut Jamsostek atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada perusahaan.
 Definisi perjanjian kerja sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 13/2003 sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.

 Jadi, jika perjanjian antara (Driver/Pengemudi) Grab dengan pihak PT.GRAB INDONESIA adalah perjanjian kemitraan, UU No. 13/2006 TIDAK BISA DIJADIKAN LANDASAN HUKUM. Kedua pihak terikat dengan perjanjian biasa, dalam hal ini kembali dan tunduk pada aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bagian Perjanjian.

Banyak perbedaan hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan dengan perjanjian kerja. Misalnya, dari sisi tanggung jawab di antara kedua hubungan tersebut. Jika dalam hubungan hukum pekerjaan berdasarkan kemitraan tanggung jawab ada pada diri pribadi

  • GRAB tidak mengganti ataupun menanggung biaya penggantian Ban Bocor
  • GRAB tidak mengganti ataupun menanggung biaya service dan biaya penggantian spear part
  • GRAB tidak mengganti ataupun menanggung biaya penggantian Ban

itulah contoh hubungan hukum pekerjaan kemitraan, Pengemudi Grab hanyalah Mitra Kerja, hal-hal tersebut diatas menjadi tanggungan Pribadi, bukan perusahaan (PT.GRAB INDONESIA), dikarenakan bukan menjadi  alat produksi perusahaan, Sebaliknya, jika hubungan hukum pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja, tanggung jawab rusaknya motor tersebut berada pada perusahaan.

 Selain dari pada kendaraan Mitra Grabbike atau pengemudi Grabbike masih banyak sekali hal hal yang perlu ditanyakan dan dipertanyakan, Misal Asuransi Kesehatan.Bila Mitra Grabbike atau pengemudi Grabbike sakit atau mengalami kecelakaan diluar kerja Mitra Grabbike atau pengemudi Grabbike harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menanggung beban dan biaya rumah sakitnya. Bersyukurlah bagi Mitra Grabbike atau pengemudi Grabbike yang memiliki komunitas satu sama lain saling membantu meringankan beban kawan seperjuangannya yang menjadi  sebuah resiko Mitra Grabbike.

Jika pengemudi grab bukanlah Mitra tentunya mereka berhak mendapatkan  hak dalam upah kerja/penghasilan, hak atas waktu, hak mendapatkan   kesejahteraan  seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa (Grab memberikan asuransi Salvus bagi pengemudinya), penggantian biaya perbaikan kendaraan, penggantan pembelian spearpart kendaraan dan lain sebagainya.
 Baca Juga :

 Berbeda dengan hubungan kerja, di mana ada atasan dan bawahan. Terkait dengan perjanjian kemitraan tersebut diatas dasar hukum yang dapat diambil entah dari mana. Beberapa kali pertemuan dengan Manajemen GB beberapa audien menanyakan landasan Hukum Kemitraan apa yang di gunakan dalam  perjanjian yang dilakukan antara (Driver/Pengemudi) dengan pihak PT.GRAB INDONESIA.

 Dari beberapa masa penerimaan calon pengemudi  Grab berbeda-beda dalam perjanjiannya, Pada masa  awal-awal hadirnya Grab(2015) belum dikenakan potongan helm dan Jaket ,pada masa perjuangan tersebut Grab memberikan pinjaman berupa Helm dan Jaket Grabbikenya masing-masing 2 Unit dan ada juga yang mendapat 1 unit ,pada akhir (2015) Pada masa tersebut memberlakukan cicilan terhadap Helm dan Jaket Grabbike dan Besaran cicilan kalo tidak salah bervariativ.
Isi Perjanjian Grabbike era Agustus 2015


Isi  Perjanjian Grabbike era Agustus 2015
 lembar ke-2
Selain dari pada itu GRAB INDONESIA  menahan jaminan berupa salah satu berkas calon pengemudinya (BPKB, Ijazah tertinggi, Buku Nikah ataupun KK) walaupun pada akhirnya  GRAB INDONESIA mengembalikan jamiman yang di tahan tersebut.


www.patogbesi.com
surat tanda terima jaminan

Semoga kedepan PT.GRAB  INDONESIA selalu mengedepankan kekeluargaan sesuai dengan PERJANJIAN ATAU HUBUNGAN KEMITRAAN  antara Driver/Pengemudi Grab dengan pihak PT.GRAB INDONESIA  dan sudah seharusnya GRAB mengajak Mitranya untuk ikut mengawal serta ikut terlibat  menentukan kebijakan seperti yang sudah dilakukan beberapa pekan terahir di bulan maret 2017.


Dan ingat, perjanjian ini bersifat kemitraan, yang seharusnya menguntungkan, bukan malah merugikan salah satu pihak. Semoga ada i’tikad baik dari pihak Go-Jek untuk mendengarkan keluhan-keluhan drivernya, karena ya, Go-Jek sebesar ini sekarang, tidak lepas dari peran driver-drivernya yang tiap hari berjuang di jalanan.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/isnafitria/cicilan-helm-dan-jaket-go-jek-termasuk-wanprestasi-kah-analisis-menurut-hukum-perdata_565fa167d67e614a1bccbaec
Perlu diingatkan  perjanjian yang  Sahabat PATOGBESI buat saat mendaftar sebagai calon pengemudi adalah  bersifat kemitraan, jadi jangan banyak bermimpi mendapatkan hak seperti karyawan karena pengemudi GRAB hanyalah Mitra dan sudah  seharusnya  saling  menguntungkan, bukan malah saling  merugikan salah satu pihak. Semoga selalu ada i’tikad baik dari pihak PT.GRAB INDONESIA untuk mendengarkan keluhan-keluhan driver/pengemudinya, karena besarnya PT.GRAB INDONESIA tidak lepas dari peran driver/pengemudinya yang tiap hari berjuang di jalanan mengibarkan bendera GRAB bertaruh nyawa.
 

#Salam Satu Aspal
#Salam PATOGBESI
#Perjuangan ini belum berakhir
 
 
 
 Kritik & Saran :
0815-866-79711
 
Dan ingat, perjanjian ini bersifat kemitraan, yang seharusnya menguntungkan, bukan malah merugikan salah satu pihak. Semoga ada i’tikad baik dari pihak Go-Jek untuk mendengarkan keluhan-keluhan drivernya, karena ya, Go-Jek sebesar ini sekarang, tidak lepas dari peran driver-drivernya yang tiap hari berjuang di jalanan.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/isnafitria/cicilan-helm-dan-jaket-go-jek-termasuk-wanprestasi-kah-analisis-menurut-hukum-perdata_565fa167d67e614a1bccbaec


Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/isnafitria/cicilan-helm-dan-jaket-go-jek-termasuk-wanprestasi-kah-analisis-menurut-hukum-perdata_565fa167d67e614a1bccbaec
 


Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/isnafitria/cicilan-helm-dan-jaket-go-jek-termasuk-wanprestasi-kah-analisis-menurut-hukum-perdata_565fa167d67e614a1bccbaec



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM GRAB Perlu diketahui, perjanjian antara pihak Go-Jek dengan driver adalah perjanjian yang bersifat kemitraan, bukan perjanjian hubungan kerja. Sejauh yang saya baca dari beberapa blog, banyak yang salah kaprah dan menyebutkan bahwa antara driver dan pihak Go-Jek terkait hubungan kerja. Padahal, dua perjanjian ini sangat berbeda pada dasarnya, dan tentu memiliki akibat hukum yang berbeda pula. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Jadi, suatu hubungan kerja timbul dari perjanjian kerja, bukan perjanjian kemitraan. Definisi perjanjian kerja sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 13/2003 sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Jadi, jika perjanjian antara driver dengan pihak Go-Jek adalah perjanjian kemitraan, UU No. 13/2006 tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kedua pihak terikat dengan perjanjian biasa, dalam hal ini kembali dan tunduk pada aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bagian Perjanjian. Asas lex specialis derogat lex generalis tidak berlaku dalam kasus ini. Menurut Agus Mulya Karsona, dosen Hukum Perburuhan Universitas Padjajaran Bandung, hubungan kemitraan menekankan asas mutualisme di antara kedua belah pihak. Artinya, hubungan ini bersifat saling menguntungkan dan posisi para pihak setara. Berbeda dengan hubungan kerja, di mana ada atasan dan bawahan. (sumber) Terkait dengan perjanjian kemitraan yang dilakukan antara driver dan pihak Go-Jek, dasar hukum yang dapat diambil adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 BW. Disebutkan bahwa perjanjian dikatakan sah jika memenuhi 4 aspek, yaitu: 1) Kata sepakat. Artinya, adanya titik temu di antara para pihak (a meeting of two minds), berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dalam kasus Go-Jek, driver ingin bergabung sebagai mitra perusahaan karena ingin mendapatkan uang dari penumpang, sementara Go-Jek membantu mencarikan penumpang. 2) Cakap. Berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum, kecuali orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun), orang di bawah pengampuan dan orang-orang tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Baik pihak driver maupun Go-Jek, pastilah orang yang cakap. 3) Suatu hal tertentu. Obyek perjanjian sifatnya harus jelas. Dalam perjanjian Go-Jek, dijelaskan bahwa sistem yang diterapkan adalah bagi hasil yang diterangkan dalam kesepakatan lain. 4) Suatu sebab yang halal. Tidak boleh objek perjanjian adalah barang yang terlarang menurut hukum, seperti perjanjian perdagangan narkotika, manusia ataupun anak. Dua syarat pertama adalah syarat subyektif, artinya jika dilanggar mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (cancelling). Salah satu pihak dapat meminta majelis hakim di pengadilan untuk membatalkan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat obyektif, di mana jika tidak dipenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (nul and void), yaitu perjanjian dianggap tidak pernah ada secara hukum. Menurut pendapat saya, di tengah perjalanan perjanjian kemitraan Go-Jek, telah terjadi ketidaksepakatan, yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif. Tambahan, jika ada indikasi salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, maka dapatlah dikatakan ini sebagai wanprestasi. Wanprestasi (breach of contract) adalah sebuah pelanggaran terhadap prestasi (performance) yakni ketentuan kontrak atau isi perjanjian. Dalam salah satu asas hukum perjanjian, ada kepastian hukum (pacta sunt servanda) bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang berlaku di antara kedua belah pihak mengikat bagaikan undang-undang, tapi hanya berlaku bagi para pihak tersebut, tidak bagi orang lain yang tidak turut serta dalam perjanjian (asas personality). Karena ada asas kepastian hukum, maka hakim dapat memaksa agar pihak yang melanggar, baik dalam pemenuhan hak ataupun kewajiban dalam perjanjian, agar melaksanakannya bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi. Selain itu, ada asas i’tikad baik, di mana para pihak harus membuat perjanjian dengan jujur, terbuka dan saling percaya. Lantas pertanyaannya, terpenuhikah asas i’tikad baik dalam perjanjian Go-Jek ini? Kembali ke wanprestasi, di mana bentuk-bentuk wanprestasi sendiri terbagi dalam 4 macam: 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. 2) Ada prestasi, tetapi tidak sesuai harapan. 3) Memenuhi psrestasi, tetapi tidak tepat waktu. 4) Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya sebuah prestasi. Dalam kasus Go-Jek, seandainya terbukti bahwa ada perubahan isi perjanjian secara sepihak, di mana pada awalnya dalam isi perjanjian menyebutkan bahwa 2 helm dan 2 jaket adalah barang yang dipinjamkan, nyatanya di tengah perjanjian menjadi dicicil dan seandainya driver keluar, barang tersebut dikembalikan kepada pihak Go-Jek, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi wanprestasi nomor 2; sebenarnya telah terjadi pemenuhan prestasi (peminjaman helm dan jaket), tetapi tidak sesuai harapan (yang pada awalnya peminjaman, berubah menjadi sewa pinjam). Jika terbukti melakukan wanprestasi, maka ada lima kemungkinan berupa (Pasal 1276 KUHPer): 1) Memenuhi/melaksanakan perjanjian; 2) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi; 3) Membayar ganti rugi; 4) Membatalkan perjanjian; dan 5) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Seandainya pihak driver Go-Jek merasa dirugikan dengan cicilan helm dan jaket, maka driver dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan. Akan tetapi, alangkah lebih bijaknya sebelum dibawa ke pengadilan, ada proses mediasi antara kedua belah pihak. Perlu adanya pendekatan personal (personal approach) untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami bagi para pihak. Selain itu, kehadiran Go-Jek sendiri pada awalnya adalah untuk mensejahterakan tukang ojek, di mana kadang omset yang dihasilkan tidak menentu. Tidak elok rasanya jika terjadi kesalahpahaman, maka para pihak saling tuduh dan melemparkan kesalahan. Just my 2 cents, sebagai sebuah perusahaan besar, Go-Jek harus meluruskan pemberitaan-pemberitaan negatif yang beredar. Hal ini diperlukan tidak hanya sebagai klarifikasi tetapi juga mendidik masyarat untuk melek hukum, dan tidak melulu menilai suatu perkara berdasarkan opini umum yang beredar. Dan ingat, perjanjian ini bersifat kemitraan, yang seharusnya menguntungkan, bukan malah merugikan salah satu pihak. Semoga ada i’tikad baik dari pihak Go-Jek untuk mendengarkan keluhan-keluhan drivernya, karena ya, Go-Jek sebesar ini sekarang, tidak lepas dari peran driver-drivernya yang tiap hari berjuang di jalanan. (Isna Noor Fitria, Jakarta, 02 Desember 2015) Referensi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja Komunitas GoJek Kaskus Surat Perjanjian Kemitraan Gojek apakah SAH? Isna Noor Fitria /isnafitria TERVERIFIKASI Banjarmasin - Jakarta Selengkapnya...

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/isnafitria/cicilan-helm-dan-jaket-go-jek-termasuk-wanprestasi-kah-analisis-menurut-hukum-perdata_565fa167d67e614a1bccbaec

About Patogbesi

7 comments:

  1. Buat saudaraku rekan rekan driver ...sekedar pencerahan aja nich ...
    Kita driver ojol itu bukan mitra ...seandainya mitra pasti ada perjanjian hitam diatas putih yang klausul klausul disetujui oleh kedua belah dan apabila ada perubahan didalam perjanjian tersebut atau ada penambahan klausul ...harus ada perjanjian baru diantara kedua belah pihak yang disetujui oleh kedua belah pihak antara driver dan aplikator ...
    Apakah selama ini driver dilibatkan ...???
    Lalu apa status kita dimata mereka ...
    Kita .... para driver hanyalah konsumen pemakai aplikasi mereka yang harus tunduk pada aturan maen mereka .... yang dapat mereka ubah semau mereka kapan saja ....

    Lalu apa yang harus kita lakukan ..
    Rapatkan barisan ....
    Duduk bareng rumuskan bareng untuk satu tujuan
    Legalisassi ojek on line ...
    Dengan legallisassi kita buat regulasi agar jelas aturan maen .... dan jelas batas hak dan kewajiban antara driver dan aplikator ...

    Sallam satu aspal
    Kemed ajedech

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mantaap bang kemed ...
      Lanjutkan perjuangan, ramaikan media sosial sebagai wadah suara driver semoga dengan begitu petinggi2 ojek online melihat dan mendengar keluh kisah kita agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan kebijakan...

      #SalamSatuAspal
      #Salam PATOGBESI

      Hapus
    2. Para senior grab sekarang udah kurang peduli bang udin ama hal hal yang bersifat pergerakan .....
      Ane aja udah ngga dianggap ...
      Setiap ada kegiatan ane dah ngga pernah dilibatkan ....
      Kadang sedih juga mikirin nasib driver yg ngga jelas ....
      Mereka harus bayar kontrakan ... cicilin motor ... beaya anak sekolah dll ...
      Apa penghasilan mereka dari grab cukup ...???
      Untuk dapat jaminan argo yg cuma 12 ribu ...performa mereka harus 60 persen itu berarti dari 5 order yg masuk mereka harus ambil 3 ..
      Kalau tunai dan harga sebanding sich oke aja ...ini udah murah ..promosi masih dikredit pula ...
      Kreditnya pun ditempo .... tempo tempo dibayar tempo tempo kagak ...
      Parah kan ...

      Hapus
    3. Betul bang Kemed Aje Dech ane sendiri sekarang tidak banyak bicara di grup grup WA...ane bersama rekan2 Patogbesi lebih memilih gerilya lewat media untuk menyuarakan keluh kesah kita semua, dengan harapan suaranya dapat di dengar oleh para petinggi2 ojek online.
      Berbagai pertemuan dengan manajemen juga ane ikutin sedikit banyak sudah ada perubahan semoga apa yang menjadi keluh kesah para driver didengar dan diperhatikan.

      Hapus
    4. Baghaskoro Yonatan14 Mei 2017 06.37

      Mantap kang,
      Salam buat lutfi kumis patogbesi ya kang.
      ��

      Hapus
  2. Mochammad Hadat14 Mei 2017 06.39

    Mngkn yang salah ya kita2 sebagai driver yg dulu nya mau hubungan kerja nya sbagai mitra, skrg udah tanda tangan perjanjian kemitraan ya ga bs berubah jd perjanjian kerja lah

    BalasHapus
    Balasan
    1. Seperti dipaksakan loe suka loe ikutin, gak suka loe tinggalin...gitu ya kang Mochammad Hadat

      Hapus